Hukum Pranata Dan Pembangunan Pembangunan antar personal & Pembangunan yang melibatkan masyarakat

HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN DALAM ARSITEKTUR

A. Definisi dan pengertian HPP

HUKUM adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang - undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu hal.

PRANATA adalah interaksi antar individu atau kelompok atau kumpulan, pengertian individu dalam satu kelompok dan pengertian individu dalam satu perkumpulan memiliki makna yang berbeda.

PEMBANGUNAN adalah perubahan individu atau kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.

Jadi dapat diartikan bahwa hukum pranata pembangunan adalah suatu peraturan yang mengatur suatu sistem yang bersifat resmi maupun tidak resmi yang dimiliki oleh kelompok ataupun individu yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan hidup.

Lalu apa itu Hukum Pranata Pembangunan dalam Arsitektur??? Jadi dalam Arsitektur Hukum Pranata Pembangunan Lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan/mutu yang berhubungan dengan interaksi individu dengan lingkungan binaan. Interaksi yang terjadi menghasilkan hubungan kontrak antar individu yang terkait seperti pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya dalam rangka mewujudkan ruang atau bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim.

Hukum Pranata  Pembangunan memiliki 4 unsur, yaitu:
1. Manusia
Unsur pokok dari pembangunan yang paling utama adalah manusia. Karena manusia merupakan sumber daya paling utama dalam menentukan pengembangan pembangunan.
2. SDA
Sumber daya alam merupakan faktor penting dalam pembangunan yang mana sebagai sumber utama dalam pembuatan bahan material untuk proses pembangunan.
3. Modal
Modal faktor penting untuk mengembangkan aspek pembangunan dalam suatu daerah. Apabila semakin banyak modal yang tersedia semakin pesat pembangunan suatu daerah.
4. Teknologi
Teknologi saat ini menjadi faktor utama dalam proses pembangunan. Dengan teknologi dapat mempermudah, mempercepat proses pembangunan.

Pembangunan antar personal

Pembangunan antar personal merupakan pembangunan yang dilakukan oleh beberapa pihak personal yang berkepentingan, baik antar lembaga, antar individu, atau antar lembaga dan individu, tanpa adanya peran oleh masyarakat sekitar.

contoh kontrak kerja

 

sumber:

ttp://saranghanda-yeongwonhi.blogspot.co.id/2014/10/hukum-pranata-pembangunan-dalam.html

https://ulfizulfa.wordpress.com/2014/09/28/hukum-dan-pranata-pembangunan/

http://basmalabrian19.blogspot.co.id/2014/09/hukum-pranata-dan-pembangunan.html

https://hardi91.wordpress.com/2011/10/01/hukum-pranata-pembangunan/

ALIH FUNGSI TANAH RESAPAN, PENYEBAB BANJIR DI DAERAH KEMANG

Nama : Titis Wahyu Saputro

Npm  : 2A314797

Kelas : 3TB04

Matkul : Hukum dan Pranata Pembangunan

PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang Masalah

           Dalam kehidupan manusia, tanah merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang manusia sebagai penunjang kehidupanya. Oeh sebab itu manusia berusaha untuk dapat memiliki tanah, bahkan untuk sebagian orang tanah dianggap sebagai sumber daya cadangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu.Sayangnya di indonesia khususnya didaerah jakarta, tanah lebih dikuasai oleh orang-orang yang kalangan atas, baik secara individu atau perusahaan.Hal ini menyebabkan para kalangan bawah merasa terusir dan akhirnya menempati tanah-tanah negara yang biasanya diperuntukan untuk fasilitas umum, dan area resapan, hal ini semakin diperparah dengan pendatang baru yang setiap tahun makin meningkat pesat, sehingga tanah dijakarta tidak lagi mampu menampung para pendatang, sehingga dampaknya bantaran sungai menjadi korban kekejaman para manusia.

            

          Hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk meraih keuntungan dengan cara melanggar perturan negara demi membuka bisnis mereka, bahkan yang sangat disayangkan terjadinya reklamasi terhadap sungai dan pengalihan fungsi tanah resapan menjadi pemukiman atau area bisnis, dampaknya tentu saja sangat besar. Bahkan ada isu yang menyebutkan kalo disalah satu daerah dijakarta sungai yang dulu lebarnya 20m direklamasi menjadi 3m, Maka jangan heran kalau hujan sedikit saja terjadi banjir, selain itu banyak oknum yang melanggar ijin sebagai contohnya adalah di daerah kemang dimana disana lahan resapan telah berganti menjadi lahan beton dengan gedung-gedung tinggi yang memakai mahkota bagaikan raja.

1. SEJARAH SINGKAT TANAH
       

Masalah tanah merupakan persoalaan esensial bagi kehidupan dan penghidupan umat manusia. tanah multi dimensi, berbagai aspek terkait bisa politik, hukum, sosial dan budaya. saya ingin membagi pengetahuan, diskusi tentang politik hukum pertanahan, konsultasi hukum khususnya masalah pertanahan.

Dalam perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dengan jaminan atas seluruh hal penting yang dikuasi oleh negara untuk kemaslahtan rakyat Indonesia, namun persoalan kepemilikan tanah dengan title hak barat seperti eigendom, opstal, erfpacht dll, masih juga menimbulkan persoalan. Walau sejak terbit dan berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria UU tersebut merupakan bentuk nasionalisasi aturan barat sebelumnya reformasi ini juga mencoba untuk merubah pemikiran dan pola awal yang ada dalam aturan pertanahan yaitu ekploitatif-feodalisme dan diskriminatif.

Hak Milik (Eigendom)

Hak milik yang saat ini ada merupakan hak tertinggi yang dipunyai penuh oleh seorang warga negara dengan sifat untuk selamanya dan bisa turun temurun kepada keturunan setelahnya, salah satu yang menyebabkan hak ini merupakan hak tertinggi adalah bersifat permanen dan tentu saja tanpa batas waktu yang mengaturnya, diawal munculnya hak ini negara sendiri pun menjadi tersingkirkan posisinya selaku penguasa hajat hidup rakyat.

Sementara untuk hak lain yang diatur UUPA memiliki batasan waktu, dan tenahnya dikuasai oleh Negara "tanah Negara". Bagi mereka bekas pemegang hak atas tanah diberi kesempatan untuk dapat mengajukan permohonan hak atas tanah bekas haknya sepanjang tidak dipergunakan untuk kepentingan umum atau jika tidak diduduki oleh masyarakat pada umumnya.

Terbitnya UUPA itu sendiri merupakan UNIFIKASI HUKUM (Penyeragaman atau penyesuaian) dengan materi rekonstruksi ulang pengaturan pertanahan yang sebelumnya diatur oleh hukum perdata barat atau BW (Burgelijke van Wetboek) termasuk disini hak atas tanah adat, sejak berlakunya UUPA, diubah atau disesuaikan dengan undang-undang ini. Berdasarkan hukum konversi hak atas tanah barat dan adat menjadi suatu hak atas tanah yang baru terjadi karena hukum (van rechtwege). Namun ada beberapa hal yang sangat mungkin terjadi akibat konversi eigendom yang merubah status hukumnya seperti :

PENGATURAN HAK EIGENDOM

Sejak terbitnya UUPA maka seluruh pemegang/pemilik hak harus mendaftarkan konversi atas haknya ini merupakan perintah undang-undang. (lihat pasal I ketentuan konversi UUPA). Apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (lihat pasal 21 UUPA) maka berdasarkan ketentuan konversi sebagaimana yang diatur dalam pasal I konversi UUPA sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali yang mempunyainya tidak memenuhi syarat 

Syarat yang harus dipenuhi bagi para bekas pemegang hak eigendom yang ingin dikonversi menjadi hak milik (menurut UUPA) adalah :

Untuk terpenuhinya persyaratan tersebut maka selanjutnya pejabat administrasi yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) saat ini disebut juga BPN (Badan Pertanahan Nasional) melaksanakan pencatatan / mendaftar penegasan konversi hak eigendom tersebut dalam buku tanah dan dikeluarkan sertifikat hak milik atas nama pemegang bekas hak eigendom tersebut. Tata cara mekanisme pencatatan penegasan konversi pendaftaran ini lebih rinci diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 10 tahun 1961 yang selanjutnya diubah dan diganti dengan PP No. 24 tahun 1997, sedang aturan pelaksanaannya diatur dalam PMNA (Peraturan Menteri Negara Agraria) /KBPN (Kepala Badan Pertanahan Nasional) No. 3 tahun 1997.

Untuk hal tidak terpenuhinya persyaratan tersebut maka hak eigendom tersebut demi hukum berubah (konversi) menjadi hak guna bangunan yang berlangsung selama 20 tahun dengan status tanah negara. Diautr dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979. Dalam posisinya hubungan hukum antara pemilik (selanjutnya disebut sebagai bekas pemegang hak) dengan tanahnya terputus. Namun demikian bekas pemegang hak masih mempunyai hubungan keperdataan dengan benda-benda lain diatasnya, misalnya tanaman, bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut.

Pertanyaan hukumnya adalah apakah bekas pemegang hak masih dimungkin memperoleh hak atas tanah yang dikuasai Negara tersebut?

Prinsip dasar, pertama, Hukum mengatur bahwa sejak tahun 1980 seluruh hak-hak barat sudah tidak ada lagi ( karena konversi ) atau hapus yang ada adalah tanah Negara bekas hak barat. Berdasarkan ketentuan hukum, ada 3 prioritas yang wajib diperhatikan:

Persoalan hukum yang sering timbul adalah tuntutan mereka menguasai hak eigendom tersebut sebelum tahun 1960 yang diperoleh dari peralihan hak misalnya jual beli, hibah, warisan dll. Disini yang harus diperhatikan adalah apakah tanah eigendom tersebut terkena undang-undang No. 1 tahun 1958, atau terkena undang-undang nasionalisasi dan apakah proses peralihan haknya pada waktu itu sudah memenuhi persyaratan perizinan yang harus dipenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa seluruh tanah bekas eigendom dapat dimohonkan haknya oleh warga negara Indonesia sepanjang tidak dipergunakan negara atau kepentingan umum dan permohonannya tidak didasarkan pada riwayat kepemilikan seperti warisan hanya petunjuk bukan satu-satunya pedoman dalam rangka pengajuan. Hubungan hukum hak keperdataan bekas pemegang hak hanyalah berkaitan dengan benda-benda yang ada diatas tanah bukan tanahnya. Status tanahnya adalah TANAH NEGARA.

MASALAH  DAN KETERKAITAN PERATURAN

Jarum jam baru saja menunjukan pukul delapan malam ketika Robin sampai di Kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2016 pekan lalu. Niat berkumpul liburan akhir pekan bersama teman-temannya batal. Hujan yang mengguyur kawasan Jakarta dan sekitarnya, membuat Robin mengurungkan niatnya dalam-dalam. Apalagi kebetulan, dia hendak menuju sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kabar kurang baik justru datang dari Twitter TMC Polda Metro Jaya.

Oleh : Agung Ibrahim Hasibuan (Asisten Urusan Hukum dan Agraria, Bagian Umum)Bila pemilik hak yang dikonversi tidak sesuai syarat maka akan diberikan hak lainya dengan perubahan status tanah menjadi tanah negaraKonversi akan menjadi hak milik apabila pemiliknya adalah warga negara Indonesia.Untuk pendaftaran konversi tidak dilakukan oleh pemilik maka status tanah menjadi tanah negaraWarga Negara IndonesiaMemiliki tanda bukti pemilikan berupa asli Akta ataupun Minut AktaLuasan tanah hak tidak melebihi batas maksimum atau tidak absentee sebagaimana UU No. 56 tahun 1960 jo. PP No. 24 tahun 1961Pendaftaran dilaksanakan tidak melebihi batas waktu yaitu 1 tahun mulai  24 september 1960.

Kepentingan umum; Prioritasnya ada pada Negara adalah dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau Negara. Dengan penjabaran sesuai aturan UU dan untuk hal ini selanjutnya hilanglah kesempatan dari bekas pemegang hak untuk memperoleh kembali haknya dengan syarat negara membayarkan/memberikan kompensasi  baik bekas pemegang haknya maupun masyarakat yang pernah menguasai atau mendudukinya.

Kepentingan bekas pemegang hak; Prioritas diberikan kepada masyarakat yang menguasai atau menduduki tanah Negara bekas hak barat tersebut. Apabila bekas hak barat tersebut berupa pekarangan atau lahan tanpa bangunan maka tidak ada kewajiban bagi mereka memberikan kompensasi kepada bekas pemegang hak. Mereka yang menduduki/pengguna tanah dengan etiket baik dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan bekas pemegang hak.

“Di Twitter TMC, Kemang Raya banjir,” kata Robin saat berbincang dengan tirto.id, pada Senin (29/8/2016). Dia pun langsung banting setir untuk kembali ke indekosnya di Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan “Jalanan sudah macet total,” kata Robin.Pada Sabtu pekan lalu, lini masa Twitter memang ramai memperbincangkan banjir di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Banjir setinggi kurang lebih pinggang orang dewasa membuat jalan di kawasan yang dikenal pusatnya anak gaul di selatan Jakarta, tak bisa dilintasi. Mobil-mobil terendah banjir, sementara sejumlah sepeda motor dievakuasi. Untuk sejenak, kawasan Kemang menyerupai danau, akibat banjir luapan aliran Kali Krukut yang melintas di daerah itu.Diki, salah seorang warga yang tinggal di perumahan tak jauh dari Jalan Kemang Raya mengatakan, setiap kali hujan mengguyur selama satu jam lebih, otomatis daerahnya terendam banjir. Puncaknya Sabtu malam pekan lalu. Banjir telah membuat lumpuh kawasan Kemang. “Hujan sejam lebih saja sudah banjir,” ujar Diki.Apa yang dikatakan Diki benar adanya. Sejak kawasan itu dipenuhi bangunan komersial dan juga perumahan elit, banjir memang selalu menjadi hantu bagi warga setempat. Itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Beritanya muncul tenggelam, dan tidak pernah mendapatkan penanganan yang serius. Untuk mengurai permasalahan itu juga sudah sulit karena sudah terlanjur muncul bangunan-bangunan yang jika ditelusuri, mereka memiliki keabsahan perizinan. Keputusan sesat di masa lalu yang menyusahkan masa depan.Alih Fungsi Lahan Kemang seharusnya merupakan daerah resapan. Sayangnya, sebagian besar lahan resapan itu telah beralih fungsi. Kemang bukan satu-satunya wilayah yang mengalami alih fungsi. Ada lagi Kelapa Gading, Pondok Indah, termasuk juga kawasan Angke di Jakarta Utara, yang merupakan daerah resapan tetapi sudah dijejali oleh hutan-hutan beton. Wilayah tersebut sesungguhnya merupakan daerah resapan air seperti tertuang dalam Rencana Induk Djakarta 1965-1985.Namun, di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, wilayah Kemang berubah menjadi kawasan pariwisata. Rencana itu dituangkan dalam pengembangan dan perbaikan kawasan wisata perkotaan berfungsi hijau. Selain Kemang, ada tiga wilayah lain di Jakarta Selatan yang termasuk kawasan pengembangan pariwisata yaitu Pondok Indah, Fatmawati dan Blok M. Padahal merujuk pada  RTRW 2030,  seharusnya wilayah Selatan Jakarta masuk dalam pengembangan wilayah terbatas. Kenyataannya hingga kini, banyak bangunan-bangunan baru yang terus dibangun di wilayah itu.Perubahan peruntukan wilayah Kemang bukan terjadi dalam RTRW 2030 saja. Dalam Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) 2005, kawasan yang dilintasi aliran Kali Krukut ini juga berubah menjadi kawasan permukiman dengan pengembangan terbatas karena masuk dalam wilayah daerah resapan air.Selain wilayah Kemang, di dalam Rencana Induk DJakarta 1965 (1965-1985), wilayah Kelapa Gading juga diperuntukkan sebagai daerah resapan air. Restu Gunawan dalam “Gagalnya Sistem Banjir Kanal: Pengendalian Banjir dari Masa ke Masa” menyebutkan jika daerah itu merupakan kawasan wetland atau persawahan. Kelapa Gading sama seperti daerah Mampang dan Kuningan, daerah persawahan yang sejajar dengan aliran Kali Krukut. Namun pada kenyataannya, wilayah Kelapa Gading terus mengalami perubahan. Puncaknya  dimulai tahun 1990 ketika kawasan itu mulai dibangun pusat perbelanjaan. Lambat laun, areal persawahan pun berubah menjadi deretan rumah mewah berharga miliaran.

SOLUSI

Sebaiknya pemerintah melakukan penertiban terhadap peraturan yang mengatur tentang daerah resapan air sehingga tanah resapan tidak diubah fungsinya serta warga negara harus ikut andil bagian dalam pelaksanaan peraturan yang ada serta tidak membiarkan oknum-oknum yang berusaha merubah susunan tanah resapan yang ada menjadi area bisnis selain itu pengembalian tanah resapan sangatlah penting dilakukan oleh pemerintah dengan cara menertibkan gedung-gedung yang menempati tanah resapan.

Pengusaha harusnya mampu mejalankan peraturan yang berlaku dan tidak mencoba untuk melanggar demi mencari keutungan semata. 

Daerah kemang memang menjadi salah satu daerah yang tanah resapanya telah habis oleh gedung maka dari itu pelestarian tanah resapan didearah kemang harus ditingkatjkandengan cara membuat satgas khusus yang bertugas untuk melakukan penelitian dan pencegahan penyalahan gunaan tanah resapan sehingga lambat laun permasalahan banjir di daerah kemang dapat berkurang.

PENGARUH LINGKUNGAN DALAM MEMBENTUK PERILAKU

NAMA       : TITIS WAHYU SAPUTRO

NPM          : 2A314797

KEAS        : 2TB04

PENGARUH LINGKUNGAN DALAM MEMBENTUK PERILAKU

        Dalam kehidupan perilaku adalah salah satu hal penting yang harus ada pada setiap mahkluk hidup,karena perilaku dijadikan tolak ukur dalam memandang seseorang atau sesuatu sehingga mereka dapat memberikan analisa serta hasil dari pengamatan mereka yang pada dasarnya penilaian atau tolak ukur tersebut diberi 2 indikasi dalam penilaianya, yaitu indikasi baik dan buruk.

        Baik dan buruknya perilaku seseorang terbentuk dari berbagai faktor yang ada disekitar mereka antara lain; keluarga, lingkungan, pendidikan, teman bermain serta proses belajar yang mereka lakukan. Namun salah satu yang paling besar pengaruhnya adalah faktor keluarga serta faktor sosial.

        Manusia harus mampu melakukan adaptasi serta analisa terhadap lingkungan mereka karena manusia pada dasarnya adalah mahkluk sosial yang memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan sekitarnya, manusia dapat belajar dari adaptasi serta analisa yang mereka lakukan terhadap lingkungan yang ada.

        Berbicara mengenai LINGKUNGAN sebernya apakah lingkungan tersebut dan mengapa lingkungan tersebut berpengaruh terhdap perilaku?

       LINGKUNGAN SECARA UMUM

       Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia (https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan)

        Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar.

       LINGKUNGAN SECARA SOSIAL

      Lingkungan sosial adalah tempat masyarakat saling berinteraksi dan melakukan suatu kegiatan secara bersama dengan lingkungan maupun dengan manusia demi mencapai suatu tujuan atau gagasan bersama

  

Berbicara mengenai LINGKUNGAN yang berpengaruh terhdap perilaku! Maka kita harus mengetahui apakah perilaku itu?

       PERILAKU

       Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika,kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika.^[1]

Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang.^[1]Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar.^[1] Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain.^[1] Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagaikontrol sosial.^[1] Dalam kedokteran perilaku seseorang dan keluarganya dipelajari untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pencetus atau yang memperberat timbulnya masalah kesehatan. Intervensi terhadap perilaku seringkali dilakukan dalam rangka penatalaksanaan yang holistik dan komprehensif.^[1]

       FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU

1.     Genetika

2.     Sikap – adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu.

3.     Norma sosial – adalah pengaruh tekanan sosial.

4.     Kontrol perilaku pribadi – adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku. Dll

      

      HUBUNGAN PERILAKU DENGAN LINGKUNGA

1.      Kegagalan penerapan arsitektur hijau diindonesia karena belum adanya kesadaran masyarakat

2.      Keberhasilan penerapan arsitekture hijau didunia internasinal karena adanya kesadaran dari masyarakat yang ada

       Menurut analisa dari masalah diatas maka telah banyak pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia dimana diindonesia pada lingkungan masih kurang adnya arsitektur hijau hal ini disebabkan karena masyarakat yang memiliki perilaku yang tidak sadar akan arsitektur hijau tetapi pada dasarnya semua ini terjadi karena pengaruh lingkungan yang ada diindonesa salah satunya adalah daerah kota, karena dikota persaingan serta mobilitas yang tinngi sehingga menyebabkan masyarakat kurang memiliki respon terhadap lingkungan karena sibuk bekerja.

       Diluar negeri meskipun persaingan dan mobiltas tinggi namun penerapan arsitektur lingkungan berhasil diterapkan hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang baik antara lingkungan dengan perilakun manusia.

       SOLUSI

1.      Pembentukan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sebaiknya dilakukan sedini mungkin guna mendaptkan hasil yang optimal

2.      Dalam suatu lingkungan manusia harus mampu melakukan penyaringan terhadap lingkungna tersebut dengan cara mengambil yang baik serta meninggalkan yang buruk yang ada dalam lingkugan tersebut

3.      Pembentukan perilaku pada manusia dapat dimulai dengan hal-hal yang kecil secara disiplin

4.      Manusia harus mampu melakukan adaptasi perilaku terhadap lingkungan demi mengikuti perkembangan zaman tetapi harus dalam lingkup perilaku yang baik.