https://rajaview.id/RmsxCBLnFVPR1hScboWAneE0Nd3TVviuQhjt8n69

Hukum Pranata Dan Pembangunan Pembangunan antar personal & Pembangunan yang melibatkan masyarakat

HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN DALAM ARSITEKTUR

A. Definisi dan pengertian HPP

HUKUM adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang - undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu hal.

PRANATA adalah interaksi antar individu atau kelompok atau kumpulan, pengertian individu dalam satu kelompok dan pengertian individu dalam satu perkumpulan memiliki makna yang berbeda.

PEMBANGUNAN adalah perubahan individu atau kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.

Jadi dapat diartikan bahwa hukum pranata pembangunan adalah suatu peraturan yang mengatur suatu sistem yang bersifat resmi maupun tidak resmi yang dimiliki oleh kelompok ataupun individu yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan hidup.

Lalu apa itu Hukum Pranata Pembangunan dalam Arsitektur??? Jadi dalam Arsitektur Hukum Pranata Pembangunan Lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan/mutu yang berhubungan dengan interaksi individu dengan lingkungan binaan. Interaksi yang terjadi menghasilkan hubungan kontrak antar individu yang terkait seperti pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya dalam rangka mewujudkan ruang atau bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim.

Hukum Pranata  Pembangunan memiliki 4 unsur, yaitu:
1. Manusia
Unsur pokok dari pembangunan yang paling utama adalah manusia. Karena manusia merupakan sumber daya paling utama dalam menentukan pengembangan pembangunan.
2. SDA
Sumber daya alam merupakan faktor penting dalam pembangunan yang mana sebagai sumber utama dalam pembuatan bahan material untuk proses pembangunan.
3. Modal
Modal faktor penting untuk mengembangkan aspek pembangunan dalam suatu daerah. Apabila semakin banyak modal yang tersedia semakin pesat pembangunan suatu daerah.
4. Teknologi
Teknologi saat ini menjadi faktor utama dalam proses pembangunan. Dengan teknologi dapat mempermudah, mempercepat proses pembangunan.

Pembangunan antar personal

Pembangunan antar personal merupakan pembangunan yang dilakukan oleh beberapa pihak personal yang berkepentingan, baik antar lembaga, antar individu, atau antar lembaga dan individu, tanpa adanya peran oleh masyarakat sekitar.

contoh kontrak kerja

 

sumber:

ttp://saranghanda-yeongwonhi.blogspot.co.id/2014/10/hukum-pranata-pembangunan-dalam.html

https://ulfizulfa.wordpress.com/2014/09/28/hukum-dan-pranata-pembangunan/

http://basmalabrian19.blogspot.co.id/2014/09/hukum-pranata-dan-pembangunan.html

https://hardi91.wordpress.com/2011/10/01/hukum-pranata-pembangunan/

ALIH FUNGSI TANAH RESAPAN, PENYEBAB BANJIR DI DAERAH KEMANG

Nama : Titis Wahyu Saputro

Npm  : 2A314797

Kelas : 3TB04

Matkul : Hukum dan Pranata Pembangunan

PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang Masalah

           Dalam kehidupan manusia, tanah merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh seorang manusia sebagai penunjang kehidupanya. Oeh sebab itu manusia berusaha untuk dapat memiliki tanah, bahkan untuk sebagian orang tanah dianggap sebagai sumber daya cadangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu.Sayangnya di indonesia khususnya didaerah jakarta, tanah lebih dikuasai oleh orang-orang yang kalangan atas, baik secara individu atau perusahaan.Hal ini menyebabkan para kalangan bawah merasa terusir dan akhirnya menempati tanah-tanah negara yang biasanya diperuntukan untuk fasilitas umum, dan area resapan, hal ini semakin diperparah dengan pendatang baru yang setiap tahun makin meningkat pesat, sehingga tanah dijakarta tidak lagi mampu menampung para pendatang, sehingga dampaknya bantaran sungai menjadi korban kekejaman para manusia.

            

          Hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk meraih keuntungan dengan cara melanggar perturan negara demi membuka bisnis mereka, bahkan yang sangat disayangkan terjadinya reklamasi terhadap sungai dan pengalihan fungsi tanah resapan menjadi pemukiman atau area bisnis, dampaknya tentu saja sangat besar. Bahkan ada isu yang menyebutkan kalo disalah satu daerah dijakarta sungai yang dulu lebarnya 20m direklamasi menjadi 3m, Maka jangan heran kalau hujan sedikit saja terjadi banjir, selain itu banyak oknum yang melanggar ijin sebagai contohnya adalah di daerah kemang dimana disana lahan resapan telah berganti menjadi lahan beton dengan gedung-gedung tinggi yang memakai mahkota bagaikan raja.

1. SEJARAH SINGKAT TANAH
       

Masalah tanah merupakan persoalaan esensial bagi kehidupan dan penghidupan umat manusia. tanah multi dimensi, berbagai aspek terkait bisa politik, hukum, sosial dan budaya. saya ingin membagi pengetahuan, diskusi tentang politik hukum pertanahan, konsultasi hukum khususnya masalah pertanahan.

Dalam perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dengan jaminan atas seluruh hal penting yang dikuasi oleh negara untuk kemaslahtan rakyat Indonesia, namun persoalan kepemilikan tanah dengan title hak barat seperti eigendom, opstal, erfpacht dll, masih juga menimbulkan persoalan. Walau sejak terbit dan berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria UU tersebut merupakan bentuk nasionalisasi aturan barat sebelumnya reformasi ini juga mencoba untuk merubah pemikiran dan pola awal yang ada dalam aturan pertanahan yaitu ekploitatif-feodalisme dan diskriminatif.

Hak Milik (Eigendom)

Hak milik yang saat ini ada merupakan hak tertinggi yang dipunyai penuh oleh seorang warga negara dengan sifat untuk selamanya dan bisa turun temurun kepada keturunan setelahnya, salah satu yang menyebabkan hak ini merupakan hak tertinggi adalah bersifat permanen dan tentu saja tanpa batas waktu yang mengaturnya, diawal munculnya hak ini negara sendiri pun menjadi tersingkirkan posisinya selaku penguasa hajat hidup rakyat.

Sementara untuk hak lain yang diatur UUPA memiliki batasan waktu, dan tenahnya dikuasai oleh Negara "tanah Negara". Bagi mereka bekas pemegang hak atas tanah diberi kesempatan untuk dapat mengajukan permohonan hak atas tanah bekas haknya sepanjang tidak dipergunakan untuk kepentingan umum atau jika tidak diduduki oleh masyarakat pada umumnya.

Terbitnya UUPA itu sendiri merupakan UNIFIKASI HUKUM (Penyeragaman atau penyesuaian) dengan materi rekonstruksi ulang pengaturan pertanahan yang sebelumnya diatur oleh hukum perdata barat atau BW (Burgelijke van Wetboek) termasuk disini hak atas tanah adat, sejak berlakunya UUPA, diubah atau disesuaikan dengan undang-undang ini. Berdasarkan hukum konversi hak atas tanah barat dan adat menjadi suatu hak atas tanah yang baru terjadi karena hukum (van rechtwege). Namun ada beberapa hal yang sangat mungkin terjadi akibat konversi eigendom yang merubah status hukumnya seperti :

PENGATURAN HAK EIGENDOM

Sejak terbitnya UUPA maka seluruh pemegang/pemilik hak harus mendaftarkan konversi atas haknya ini merupakan perintah undang-undang. (lihat pasal I ketentuan konversi UUPA). Apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (lihat pasal 21 UUPA) maka berdasarkan ketentuan konversi sebagaimana yang diatur dalam pasal I konversi UUPA sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali yang mempunyainya tidak memenuhi syarat 

Syarat yang harus dipenuhi bagi para bekas pemegang hak eigendom yang ingin dikonversi menjadi hak milik (menurut UUPA) adalah :

Untuk terpenuhinya persyaratan tersebut maka selanjutnya pejabat administrasi yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) saat ini disebut juga BPN (Badan Pertanahan Nasional) melaksanakan pencatatan / mendaftar penegasan konversi hak eigendom tersebut dalam buku tanah dan dikeluarkan sertifikat hak milik atas nama pemegang bekas hak eigendom tersebut. Tata cara mekanisme pencatatan penegasan konversi pendaftaran ini lebih rinci diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 10 tahun 1961 yang selanjutnya diubah dan diganti dengan PP No. 24 tahun 1997, sedang aturan pelaksanaannya diatur dalam PMNA (Peraturan Menteri Negara Agraria) /KBPN (Kepala Badan Pertanahan Nasional) No. 3 tahun 1997.

Untuk hal tidak terpenuhinya persyaratan tersebut maka hak eigendom tersebut demi hukum berubah (konversi) menjadi hak guna bangunan yang berlangsung selama 20 tahun dengan status tanah negara. Diautr dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979. Dalam posisinya hubungan hukum antara pemilik (selanjutnya disebut sebagai bekas pemegang hak) dengan tanahnya terputus. Namun demikian bekas pemegang hak masih mempunyai hubungan keperdataan dengan benda-benda lain diatasnya, misalnya tanaman, bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut.

Pertanyaan hukumnya adalah apakah bekas pemegang hak masih dimungkin memperoleh hak atas tanah yang dikuasai Negara tersebut?

Prinsip dasar, pertama, Hukum mengatur bahwa sejak tahun 1980 seluruh hak-hak barat sudah tidak ada lagi ( karena konversi ) atau hapus yang ada adalah tanah Negara bekas hak barat. Berdasarkan ketentuan hukum, ada 3 prioritas yang wajib diperhatikan:

Persoalan hukum yang sering timbul adalah tuntutan mereka menguasai hak eigendom tersebut sebelum tahun 1960 yang diperoleh dari peralihan hak misalnya jual beli, hibah, warisan dll. Disini yang harus diperhatikan adalah apakah tanah eigendom tersebut terkena undang-undang No. 1 tahun 1958, atau terkena undang-undang nasionalisasi dan apakah proses peralihan haknya pada waktu itu sudah memenuhi persyaratan perizinan yang harus dipenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa seluruh tanah bekas eigendom dapat dimohonkan haknya oleh warga negara Indonesia sepanjang tidak dipergunakan negara atau kepentingan umum dan permohonannya tidak didasarkan pada riwayat kepemilikan seperti warisan hanya petunjuk bukan satu-satunya pedoman dalam rangka pengajuan. Hubungan hukum hak keperdataan bekas pemegang hak hanyalah berkaitan dengan benda-benda yang ada diatas tanah bukan tanahnya. Status tanahnya adalah TANAH NEGARA.

MASALAH  DAN KETERKAITAN PERATURAN

Jarum jam baru saja menunjukan pukul delapan malam ketika Robin sampai di Kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2016 pekan lalu. Niat berkumpul liburan akhir pekan bersama teman-temannya batal. Hujan yang mengguyur kawasan Jakarta dan sekitarnya, membuat Robin mengurungkan niatnya dalam-dalam. Apalagi kebetulan, dia hendak menuju sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kabar kurang baik justru datang dari Twitter TMC Polda Metro Jaya.

Oleh : Agung Ibrahim Hasibuan (Asisten Urusan Hukum dan Agraria, Bagian Umum)Bila pemilik hak yang dikonversi tidak sesuai syarat maka akan diberikan hak lainya dengan perubahan status tanah menjadi tanah negaraKonversi akan menjadi hak milik apabila pemiliknya adalah warga negara Indonesia.Untuk pendaftaran konversi tidak dilakukan oleh pemilik maka status tanah menjadi tanah negaraWarga Negara IndonesiaMemiliki tanda bukti pemilikan berupa asli Akta ataupun Minut AktaLuasan tanah hak tidak melebihi batas maksimum atau tidak absentee sebagaimana UU No. 56 tahun 1960 jo. PP No. 24 tahun 1961Pendaftaran dilaksanakan tidak melebihi batas waktu yaitu 1 tahun mulai  24 september 1960.

Kepentingan umum; Prioritasnya ada pada Negara adalah dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau Negara. Dengan penjabaran sesuai aturan UU dan untuk hal ini selanjutnya hilanglah kesempatan dari bekas pemegang hak untuk memperoleh kembali haknya dengan syarat negara membayarkan/memberikan kompensasi  baik bekas pemegang haknya maupun masyarakat yang pernah menguasai atau mendudukinya.

Kepentingan bekas pemegang hak; Prioritas diberikan kepada masyarakat yang menguasai atau menduduki tanah Negara bekas hak barat tersebut. Apabila bekas hak barat tersebut berupa pekarangan atau lahan tanpa bangunan maka tidak ada kewajiban bagi mereka memberikan kompensasi kepada bekas pemegang hak. Mereka yang menduduki/pengguna tanah dengan etiket baik dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan bekas pemegang hak.

“Di Twitter TMC, Kemang Raya banjir,” kata Robin saat berbincang dengan tirto.id, pada Senin (29/8/2016). Dia pun langsung banting setir untuk kembali ke indekosnya di Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan “Jalanan sudah macet total,” kata Robin.Pada Sabtu pekan lalu, lini masa Twitter memang ramai memperbincangkan banjir di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Banjir setinggi kurang lebih pinggang orang dewasa membuat jalan di kawasan yang dikenal pusatnya anak gaul di selatan Jakarta, tak bisa dilintasi. Mobil-mobil terendah banjir, sementara sejumlah sepeda motor dievakuasi. Untuk sejenak, kawasan Kemang menyerupai danau, akibat banjir luapan aliran Kali Krukut yang melintas di daerah itu.Diki, salah seorang warga yang tinggal di perumahan tak jauh dari Jalan Kemang Raya mengatakan, setiap kali hujan mengguyur selama satu jam lebih, otomatis daerahnya terendam banjir. Puncaknya Sabtu malam pekan lalu. Banjir telah membuat lumpuh kawasan Kemang. “Hujan sejam lebih saja sudah banjir,” ujar Diki.Apa yang dikatakan Diki benar adanya. Sejak kawasan itu dipenuhi bangunan komersial dan juga perumahan elit, banjir memang selalu menjadi hantu bagi warga setempat. Itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Beritanya muncul tenggelam, dan tidak pernah mendapatkan penanganan yang serius. Untuk mengurai permasalahan itu juga sudah sulit karena sudah terlanjur muncul bangunan-bangunan yang jika ditelusuri, mereka memiliki keabsahan perizinan. Keputusan sesat di masa lalu yang menyusahkan masa depan.Alih Fungsi Lahan Kemang seharusnya merupakan daerah resapan. Sayangnya, sebagian besar lahan resapan itu telah beralih fungsi. Kemang bukan satu-satunya wilayah yang mengalami alih fungsi. Ada lagi Kelapa Gading, Pondok Indah, termasuk juga kawasan Angke di Jakarta Utara, yang merupakan daerah resapan tetapi sudah dijejali oleh hutan-hutan beton. Wilayah tersebut sesungguhnya merupakan daerah resapan air seperti tertuang dalam Rencana Induk Djakarta 1965-1985.Namun, di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, wilayah Kemang berubah menjadi kawasan pariwisata. Rencana itu dituangkan dalam pengembangan dan perbaikan kawasan wisata perkotaan berfungsi hijau. Selain Kemang, ada tiga wilayah lain di Jakarta Selatan yang termasuk kawasan pengembangan pariwisata yaitu Pondok Indah, Fatmawati dan Blok M. Padahal merujuk pada  RTRW 2030,  seharusnya wilayah Selatan Jakarta masuk dalam pengembangan wilayah terbatas. Kenyataannya hingga kini, banyak bangunan-bangunan baru yang terus dibangun di wilayah itu.Perubahan peruntukan wilayah Kemang bukan terjadi dalam RTRW 2030 saja. Dalam Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) 2005, kawasan yang dilintasi aliran Kali Krukut ini juga berubah menjadi kawasan permukiman dengan pengembangan terbatas karena masuk dalam wilayah daerah resapan air.Selain wilayah Kemang, di dalam Rencana Induk DJakarta 1965 (1965-1985), wilayah Kelapa Gading juga diperuntukkan sebagai daerah resapan air. Restu Gunawan dalam “Gagalnya Sistem Banjir Kanal: Pengendalian Banjir dari Masa ke Masa” menyebutkan jika daerah itu merupakan kawasan wetland atau persawahan. Kelapa Gading sama seperti daerah Mampang dan Kuningan, daerah persawahan yang sejajar dengan aliran Kali Krukut. Namun pada kenyataannya, wilayah Kelapa Gading terus mengalami perubahan. Puncaknya  dimulai tahun 1990 ketika kawasan itu mulai dibangun pusat perbelanjaan. Lambat laun, areal persawahan pun berubah menjadi deretan rumah mewah berharga miliaran.

SOLUSI

Sebaiknya pemerintah melakukan penertiban terhadap peraturan yang mengatur tentang daerah resapan air sehingga tanah resapan tidak diubah fungsinya serta warga negara harus ikut andil bagian dalam pelaksanaan peraturan yang ada serta tidak membiarkan oknum-oknum yang berusaha merubah susunan tanah resapan yang ada menjadi area bisnis selain itu pengembalian tanah resapan sangatlah penting dilakukan oleh pemerintah dengan cara menertibkan gedung-gedung yang menempati tanah resapan.

Pengusaha harusnya mampu mejalankan peraturan yang berlaku dan tidak mencoba untuk melanggar demi mencari keutungan semata. 

Daerah kemang memang menjadi salah satu daerah yang tanah resapanya telah habis oleh gedung maka dari itu pelestarian tanah resapan didearah kemang harus ditingkatjkandengan cara membuat satgas khusus yang bertugas untuk melakukan penelitian dan pencegahan penyalahan gunaan tanah resapan sehingga lambat laun permasalahan banjir di daerah kemang dapat berkurang.

PENGARUH LINGKUNGAN DALAM MEMBENTUK PERILAKU

NAMA       : TITIS WAHYU SAPUTRO

NPM          : 2A314797

KEAS        : 2TB04

PENGARUH LINGKUNGAN DALAM MEMBENTUK PERILAKU

        Dalam kehidupan perilaku adalah salah satu hal penting yang harus ada pada setiap mahkluk hidup,karena perilaku dijadikan tolak ukur dalam memandang seseorang atau sesuatu sehingga mereka dapat memberikan analisa serta hasil dari pengamatan mereka yang pada dasarnya penilaian atau tolak ukur tersebut diberi 2 indikasi dalam penilaianya, yaitu indikasi baik dan buruk.

        Baik dan buruknya perilaku seseorang terbentuk dari berbagai faktor yang ada disekitar mereka antara lain; keluarga, lingkungan, pendidikan, teman bermain serta proses belajar yang mereka lakukan. Namun salah satu yang paling besar pengaruhnya adalah faktor keluarga serta faktor sosial.

        Manusia harus mampu melakukan adaptasi serta analisa terhadap lingkungan mereka karena manusia pada dasarnya adalah mahkluk sosial yang memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan sekitarnya, manusia dapat belajar dari adaptasi serta analisa yang mereka lakukan terhadap lingkungan yang ada.

        Berbicara mengenai LINGKUNGAN sebernya apakah lingkungan tersebut dan mengapa lingkungan tersebut berpengaruh terhdap perilaku?

       LINGKUNGAN SECARA UMUM

       Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia (https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan)

        Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar.

       LINGKUNGAN SECARA SOSIAL

      Lingkungan sosial adalah tempat masyarakat saling berinteraksi dan melakukan suatu kegiatan secara bersama dengan lingkungan maupun dengan manusia demi mencapai suatu tujuan atau gagasan bersama

  

Berbicara mengenai LINGKUNGAN yang berpengaruh terhdap perilaku! Maka kita harus mengetahui apakah perilaku itu?

       PERILAKU

       Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika,kekuasaan, persuasi, dan/atau genetika.^[1]

Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang.^[1]Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar.^[1] Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain.^[1] Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagaikontrol sosial.^[1] Dalam kedokteran perilaku seseorang dan keluarganya dipelajari untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pencetus atau yang memperberat timbulnya masalah kesehatan. Intervensi terhadap perilaku seringkali dilakukan dalam rangka penatalaksanaan yang holistik dan komprehensif.^[1]

       FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU

1.     Genetika

2.     Sikap – adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu.

3.     Norma sosial – adalah pengaruh tekanan sosial.

4.     Kontrol perilaku pribadi – adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku. Dll

      

      HUBUNGAN PERILAKU DENGAN LINGKUNGA

1.      Kegagalan penerapan arsitektur hijau diindonesia karena belum adanya kesadaran masyarakat

2.      Keberhasilan penerapan arsitekture hijau didunia internasinal karena adanya kesadaran dari masyarakat yang ada

       Menurut analisa dari masalah diatas maka telah banyak pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia dimana diindonesia pada lingkungan masih kurang adnya arsitektur hijau hal ini disebabkan karena masyarakat yang memiliki perilaku yang tidak sadar akan arsitektur hijau tetapi pada dasarnya semua ini terjadi karena pengaruh lingkungan yang ada diindonesa salah satunya adalah daerah kota, karena dikota persaingan serta mobilitas yang tinngi sehingga menyebabkan masyarakat kurang memiliki respon terhadap lingkungan karena sibuk bekerja.

       Diluar negeri meskipun persaingan dan mobiltas tinggi namun penerapan arsitektur lingkungan berhasil diterapkan hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang baik antara lingkungan dengan perilakun manusia.

       SOLUSI

1.      Pembentukan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sebaiknya dilakukan sedini mungkin guna mendaptkan hasil yang optimal

2.      Dalam suatu lingkungan manusia harus mampu melakukan penyaringan terhadap lingkungna tersebut dengan cara mengambil yang baik serta meninggalkan yang buruk yang ada dalam lingkugan tersebut

3.      Pembentukan perilaku pada manusia dapat dimulai dengan hal-hal yang kecil secara disiplin

4.      Manusia harus mampu melakukan adaptasi perilaku terhadap lingkungan demi mengikuti perkembangan zaman tetapi harus dalam lingkup perilaku yang baik.

KOTA HIJAU (GREEN CITY)

NAMA                   : TITIS WAHYU SAPUTRO

KELAS                  : 2 TB 04

NPM                       : 2A314797

MATA KULIAH : ARSITEKTUR LINGKUNGAN

DOSEN                  : BAPAK EDI SUTOMO

KOTA HIJAU (GREEN CITY)

            Green City merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang berkelanjutan. Green City juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (stakeholders).

            Konsep Green City ini sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang disampaikan Hill, Ebenezer Howard, Pattrick Geddes, Alexander, Lewis Mumford, danIan McHarg. Implikasi dari pendekatan-pendekatan yang disampaikan diatas adalah menghindari pembangunan kawasan yang tidak terbangun. Hal ini menekankan pada kebutuhan terhadap rencana pengembangan kota dan kota-kota baru yang memperhatikan kondisi ekologis lokal dan meminimalkan dampak merugikan dari pengembangan kota, selanjutnya juga memastikan pengembangan kota yang dengan sendirinya menciptakan aset alami lokal.

Kota dapat dimasukkan sebagai Green City, antara lain memiliki kriteria sebagai berikut:

1.      Pembangunan kota harus sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Kota hijau harus menjadi kota waspada bencana), Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan lainnya.

2.      Konsep Zero Waste (pengolahan sampah terpadu, tidak ada yang terbuang).

3.      Konsep Zero Run-off (semua air harus bisa diresapkan kembali ke dalam tanah, konsep ekodrainase).

4.      Infrastruktur Hijau (tersedia jalur pejalan kaki dan jalur sepeda).

5.      Transportasi Hijau (penggunaan transportasi massal, ramah lingkungan berbahan bakar terbarukan, mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor - berjalan kaki, bersepeda, delman/dokar/andong, becak.

6.      Ruang Terbuka Hijau seluas 30% dari luas kota (RTH Publik 20%, RTH Privat 10%)

7.      Bangunan Hijau

8.      Partisispasi Masyarakat (Komunitas Hijau).

CIRI

Kota hijau berkorelasi dengan faktor urbanisasi yang menyebabkan pertumbuhan kota-kota besar menjadi tidak terkendali bila tidak ditata dengan baik. Adapun kriteria kota hijau setidaknya memiliki delapan atribut, yaitu:

1.       Green planning and design (Perencanaan dan rancangan hijau)

Perencanaan dan rancangan hijau adalah perencanaan tata ruang yang berprinsip pada konsep pembangunan kota berkelanjutan. Green city menuntut perencanaan tata guna lahan dan tata bangunan yang ramah lingkungan serta penciptaan tata ruang yang atraktif dan estetik.

2.       Green open space (Ruang terbuka hijau)

Ruang terbuka hijau adalah salah satu elemen terpenting kota hijau. Ruang terbuka hijau berguna dalam mengurangi polusi, menambah estetika kota, serta menciptakan iklim mikro yang nyaman. Hal ini dapat diciptakan dengan perluasan lahan taman, koridor hijau dan lainlain.

3.       Green Waste (Pengelolaan sampah hijau)

Green waste adalah pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada reduce (pengurangan), reuse (penggunaan ulang) dan recycle (daur ulang). Selain itu, pengelolaan sampah hijau juga harus didukung oleh teknologi pengolahan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan.

4.       Green transportation (Transportasi hijau)

Green transportation adalah transportasi umum hijau yang fokus pada pembangunan transportasi massal yang berkualitas. Green transportation bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi massal, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, penciptaan infrastruktur jalan yang mendukung perkembangan transportasi massal, mengurangi emisi kendaraan, serta menciptakan ruang jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda.

5.       Green water (manajemen air yang hijau)

Konsep green water bertujuan untuk penggunaan air yang hemat serta penciptaan air yang berkualitas. Dengan teknologi yang maju, konsep ini bisa diperluas hingga penggunaan hemat blue water (air baku/ air segar), penyediaan air siap minum, penggunaan ulang dan pengolahan grey water (air yang telah digunakan), serta penjagaan kualitas green water (air yang tersimpan di dalam tanah).

6.       Green energy (Energi hijau)

Green energi adalah strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghemetan penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbaharukan, seperti listrik tenaga surya, listrik tenaga angin, listrik dari emisi methana TPA dan lain-lain.

7.       Green building (Bangunan hijau)

Green building adalah struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan pembangunannya bersifat efisien, baik dalam rancangan, konstruksi, perawatan, renovasi bahkan dalam perubuhan. Green building harus bersifat ekonomis, tepat guna, tahan lama, serta nyaman. Green building dirancang untuk mengurangi dampah negatif bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan penggunaan energi, air, dan lain-lain yang efisien, menjaga kesehatan penghuni serta mampu mengurangi sampah, polusi dan kerusakan lingkungan.

8.       Green Community (Komunitas hijau)

Green community adalah strategi pelibatan berbagai stakeholder dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis dan kalangan masyarakat dalam pembangunan kota hijau. Green community bertujuan untuk menciptakan partisipasi nyata stakeholder dalam pembangunan kota hijau dan membangun masyarakat yang memiliki karakter dan kebiasaan yang ramah lingkungan, termasuk dalam kebiasaan membuang sampah dan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program kota hijau pemerintah.

            Misi kota hijau sebenarnya tidak hanya sekedar ‘menghijaukan’ kota. Lebih dari itu, kota  hijau dengan visinya yang lebih luas dan komprehensif, yaitu Kota yang Ramah Lingkungan, memiliki misi antara lain memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan Mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan baik secara lingkungan, sosial dan ekonomi secara seimbang.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

Kelebihan dari konsep Kota Hijau adalah dapat memenuhi kebutuhan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di suatu kawasan, sehingga dapat mengurangi bahkan memecahkan masalah lingkungan, bencana alam, polusi udara rendah, bebas banjir, rendah kebisingan dan permasalahan lingkugan lainnya. Namun disamping kelebihannya, konsep ini memiliki kelemahan juga. Penerapannya pada masing-masing kawasan tidak dapat disamaratakan karena tiap-tiap daerah memerlukan kajian tersendiri. Setidaknya harus diketahui tentang karakteristik lokal, iklim makro, dan sebagainya. Misalnya, daerah pegunungan RTH difungsikan untuk menahan longsor dan erosi, di pantai untuk menghindari gelombang pasang, tsunami, di kota besar untuk menekan polusi udara, serta di perumahan, difungsikan meredam kebisingan. Jadi RTH di masing-masing kota memiliki fungsi ekologis yang berbeda. Disamping itu, penerapannya saat ini kebanyakan pelaksanaan penghijauannya tidak terkonseptual, sehingga menimbulkan citra penghijauan asal jadi tanpa melihat siapa yang dapat mengambil manfaat positif dari penghijauan.

            Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kota hijau di Indonesia dapat dicermati dalam beberapa aspek, yaitu aspek Turbinlakwas, ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola, dan spasial. Dalam aspek Turbinlakwas, ada masalah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan yang harus diperhatikan. Pengaturan P2KH sebenarnya sudah cukup lengkap, namun masih perlu dilengkapi dengan peraturan turunan yang lebih detail, seperti Juknis, sehingga lebih mudah dalam operasionalisasinya. Lalu dalam pembinaan, P2KH terkendala karena belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam rangka perwujudan kota hijau di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan pembangunan serta rendahnya keterlibatan stakeholders dalam penyelenggaraan RTH. Sedangkan masalah pengawasan adalah kurang optimalnya pengawasan oleh aparat.

            Pada aspek ekonomi, P2KH menghadapi tantangan, yaitu tingginya pendanaan serta terbatasnya lahan perkotaan dalam mewujudkan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas kota. Dalam aspek sosial, P2KH menghadapi masalah antara lain kecenderungan perilaku masyarakat yang kontraproduktif dan destruktif, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya aspek lingkungan sehingga peran masyarakat dalam perwujudannya kota hijau rendah. Sedangkan dalam aspek lingkungan P2KH menghadapi tantangan, yaitu peningkatan jumlah penduduk perkotaan dari waktu ke waktu yang menyebabkan meningkatnya beban yang harus didukung oleh lingkungan, serta pembangunan yang cenderung berorientasi pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan aspek lingkungan.

            Dalam aspek tata kelola, P2KH menghadapi masalah yaitu masih rendahnya kerjasama dan koordinasi antar sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir, dalam aspek spasial, tantangan P2KH adalah perkembangan kawasan perkotaan yang cenderung bersifat ekspansif dan menunjukkan gejala urban sprawl yang tidak terkendali, alihfungsi kawasan pertanian subur di pinggiran kota dan meningkatnya ketergantungan pada kendaraan bermotor, serta kurangnya lahan perkotaan yang dapat digunakan sebagai RTH.

PENERAPAN

Indonesia

Indonesia mulai menerapkan konsep green city yang dituangkan dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). P2KH diawali dengan penggalangan prakarsa dan komitmen kabupaten/kota melalui perumusan local action plan atau rencana aksi kota hijau (RAKH). RAKH merupakan salah satu bagian implementasi  RTRW yang utamanya memuat prakarsa, program, dan komitmen daerah sebagai langkah awal mewujudkan kota hijau. Bentuk Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah sinergi dan kolaborasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat dan dunia usaha.

CURITIBA

Dengan ruang terbuka hijau di area publik seluas 52 meter persegi per orang – lebih besar daripada kota manapun di dunia – Curitiba merupakan kota terhijau di Bumi. Di beberapa taman kota, rerumputannya dipotong oleh domba, sementara beberapa taman kota lainnya memiliki zona pengelolaan dan tangkapan air hujan alami.

Program pemerintah kota didesain untuk melindungi masyarakat miskin kota dari ketidakadilan sosial, diantaranya program daur ulang dan penukaran sampah dengan bahan makanan segar atau token bis yang dapat digunakan untuk berangkat ke tempat kerja.

KOTA DI INDONESIA YANG BERHASIL MENERAPKAN GREEN CITY

·         KOTA BONTANG

Walikota Bontang Adi Darma (dua dari kiri) saat menerima penghargaan Indonesia Grand Award (IGA) 2015 untuk kategori Grand City yang diserahkan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pualu-pulau Kecil Kementrian Perikanan dan Kelautan RI di Ruang Heritage 1 Lantai 16 Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. (Foto: Humas)

      Bontang kembali menerima penghargaan di tingkat Nasional. Kali ini, Pemerintah Kota Bontang berhasil meraih penghargaan dalam bidang lingkungan hidup yaitu penghargaan Indonesia Green Award (IGA) 2015, kategori Green City yang diberikan oleh The La Tofi School of CSR.

      Penghargaan yang diserahkan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pualu-pulau Kecil Kementerian Perikanan dan Kelautan RI kepada Wali Kota Bontang Adi Darma ini berlangsung di Ruang Heritage 1 Lantai 16 Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Kamis (4/6/2015) ini juga disaksikan Menteri Perindustrian RI Saleh Husin dan Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi.

Ditemui usai menerima penghargaan IGA 2015,  Walikota Adi Darma mengatakan penghargaan yang diberikan oleh La Tofi, merupakan apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bontang yang telah dinilai selama ini berkomitmen untuk terus peduli terhadap lingkungan.“Alhamdulillah, lagi-lagi Pemerintah Kota Bontang mendapat penghargaan khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Tentunya penghargaan ini tidak hanya di berikan kepada saya dan seluruh SKPD di lingkungan Pemkot Bontang, akan tetapi penghargaan ini merupakan penghargaan untuk seluruh lapisan masyarakat yang selama ini telah mendukung program pemerintah dalam melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan di Kota Taman,” ungkapnya.

Walikota mengajak seluruh lapisan masyarakat terus berpartisipasi menjaga pelestarian lingkungan“Sejauh ini Pemerintah Kota Bontang telah menunjukkan komitmennya dalam melestarikan lingkungan, dengan menyediakan ruang terbuka hijau, memperhatikan kelestarian terumbu karang serta menjaga kebersihan lingkungan. Kesemuanya itu dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada di Bontang,” terangnya.Disampaikan Adi Darma, penghargaan ini memiliki kebanggaan tersendiri karena dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, hanya ada dua daerah yang berhasil meraih penghargaan IGA 2015, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih pengargaan untuk kategori Green Province sedangkan Kota Bontang penghargaan Green City.

      Sementara itu Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kota Bontang yang menjadi satu-satunya kota di Indonesia menerima penghargan IGA. Dikatakannya, ini merupakan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh tim penilai IGA 2015 dimana Kota Bontang memang layak mendapatkan penghargaan IGA 2015 kategory Green City.“Ini menandakan Kota Bontang merupakan salah satu kota pelopor untuk kesuksesan program kerja pemerintah yaitu Grend City di seluruh Indoneia,”

·         KOTA MALANG

            ASEAN Mayors Forum 2015, di Makassar-Sulawesi Selatan , Kota Malang terpilih sebagai kota percontohan kota hijau atau green city se-Asia Tenggara. Forum tersebut dihadiri wali kota se-Asia Tenggara dan para investor. “Ini membuktikan penataan taman kota sesuai dengan jalurnya,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Malang, Cipto Wiyono, dalam siaran pers-nya.

            Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) pun menilai Kota Malang berhasil menata taman dan lingkungan menjadi lebih asri dan ramah terhadap publik. Konsep green city, tambah Cipto, merupakan bagian penting dalam rencana pembangunan berkelanjutan.

            Sementara itu, Sekretaris Umum United Cities and Local Government Bernandia Irawati C mengungkapkan, selain Malang, penghargaan juga diberikan untuk Kota Medan, Kota Batam, dan Kota Kendari. “Keempat kota menjadi pencontohan kota hijau untuk kota se-Asia Tenggara,” katanya. 

KOTA DI INDONESIA YANG GAGAL MENERAPKAN GREEN CITY

·         KOTA MAKASSAR

            Menurut aktifis lingkungan Makassar, Makasaar belum dapat dikatakan berhasil dalam penerapan "Green City", ini dikarenakan ruang terbuka hijau di Makassar masih tergolong rendah yaitu hanya 10%. Padahal menurut Undang Undang Tata Ruang, Kota/ Kabupaten wajib menyiapkan ruang terbuka hijau sebanyak 30%.

·         KOTA JAKARTA

Solusi : Mengembangkan dan perbanyak ruang terbuka hijau, serta dengan menjaga lingkungan agar tetap hijau, tidak menebang pohon secara sembarangan serta melakukan  pembangunan yang kearah lingkungan, dan serta dengan memberikan peraturan untuk masyarakat agar melindungi alam sekitar.